Tak Ada Dana Khusus Gizi Buruk

Belum ada kejelasan apakah tahun 2008 ini, pemerintah pusat mengalokasikan dana khusus untuk penderita penyakit gizi buruk atau tidak. Yang jelas, dalam APBD Provinsi Sumsel tidak dianggarkan sama sekali.

“Tidak ada alokasi khusus bagi penderita gizi buruk dari provinsi. Bantuan, mungkin akan langsung diberikan pusat (Depkes) dari APBN yang didrop kepada kabupaten/kota,” ungkap kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Syahrul Muhammad melalui Kepala Seksi Pembinaan Gizi Masyarakat David Simanjuntak, Senin kemarin (11/2).

David mengatakan, kalau tahun sebelumnya untuk penanganan makanan pasien gizi buruk selama 3 bulan dibantu Rp2,6 juta. “Untuk 2008 ini, belum ada penjelasan dari Depkes. Bantuannya seperti apa, kita masih menunggu,” tuturnya.

Kok, daerah tidak mengalokasikan dalam APBD? Ditanya demikian David tidak bersedia berkomentar. “Saya tidak tahu soal itu. Yang jelas, kalau ada bantuan nanti akan didrop pusat kepada kabupaten/kota. Biar ada keseragaman,” kilahnya.

Data yang dihimpun dari Dinkes Sumsel, hingga Mei 2007 lalu sebanyak 2.061 anak balita di Sumsel mengalami gizi buruk. Lalu, 20.278 anak balita lainnya menderita kurang gizi dari total 193.782 anak. Sedangkan, kasus gizi buruk meninggal pada 2007 tercatat ada 2 orang.

David mengatakan sampai sekarang pihaknya belum memperoleh data pasti seluruh anak balita penderita gizi buruk di 14 kabupaten/kota di Sumsel. Sebab, tidak semua melapor.

Ia menambahkan, penyebab gizi buruk pada anak balita, di antaranya akibat rendahnya asupan zat gizi, seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Selain itu, infeksi penyakit pada anak balita juga membuat kesehatan dan berat badan anak balita menurun.

Faktor pemicu peningkatan kasus gizi buruk adalah kemiskinan. “Bahan pangan yang terbatas dan konsumsi yang terbatas mengakibatkan gizi masyarakat menurun,” katanya.
David menambahkan, Pemerintah  Pusat pada tahun 2008  melalui APBN juga akan memberikan  bantuan sebesar Rp100  juta per desa dalam bentuk bantuan  modal usaha. Bantuan ini  diperuntukkan untuk peningkatan  ketahanan pangan. “Kita berharap  desa-desa miskin berkembang  menjadi desa yang tidak  miskin,” lanjutnya

Bantuan pada desa miskin ini diprioritaskan pada desa  yang memiliki penduduk miskin  di atas 30%. Dia mengatakan, makanan  tambahan diberikan kepada desa  miskin, misalnya, kepada ibu  hamil, ibu menyusui, balita, atau  anak sekolah.*** (mg12)

***Sumber: Harian SUMEKS